Semua tentang Opini Saya

Banyak konsep masa depan sepak bola Indonesia diusung oleh Liga Primer Indonesia (LPI). Dengan konsep ini tidak salah jika banyak dukungan yang mengalir untuk LPI. Termasuk dukungan dari pemerintah melalui Menpora.

PSSI sebagai pihak yang menolak LPI, berupaya dengan segala cara, bahkan cara jahat pun dilakukan, agar LPI gagal bergulir. Tetapi sampai sejauh ini upaya PSSI ini selalu gagal karena ternyata jauh lebih banyak yang mendukung LPI dari pada yang menolak.

Tetapi ternyata, walaupun benci dengan LPI, PSSI ternyata meniru konsep LPI. Banyak konsep LPI ternyata kemudian diadopsi oleh PSSI. Sebuah langkah yang tidak tahu malu. Benci tapi meniru.

Sepakbola tanpa APBD

Walaupun sudah lama didengungkan, nyatanya PSSI tidak pernah punya niat untuk melepaskan penggunaan APBD untuk sepakbola. PSSI sangat menikmati fasilitas ini, karena ini adalah dana instan, PSSI tidak peduli dengan kondisi klub yang sangat bergantung dengan APBD ini.

Bergulirnya LPI memaksa PSSI untuk dengan terpaksa mau berpikir penggunaan dana tanpa APBD, bahkan melalui kongresnya di Bali, PSSI mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun bebas APBD.

Pertanyaannya adalah mengapa 2014? ISL yang didengung – dengungkan sebagai liga profesional sudah dijalankan sejak 10 tahun yang lalu. Lalu selama 10 tahun ini apa yang dilakukan PSSI? Sebuah keterpaksaan yang dilakukan PSSI untuk menyelamatkan muka walaupun sebenarnya PSSI sudah tidak punya muka.

Nampaknya tahun 2014 hanyalah jargon kosong, mendagri mulai tahun 2012 sudah akan melarang penggunaan APBD untuk sepakbola, tim – tim ISL maupun divisi utama tidak akan mampu bertahan tanpa APBD, tidak perlu menunggu 2014, 2012 saja nyaris semua tim ISL dan divisi utama akan bubar.

Agar tidak bubar, tim – tim ISL dan divisi utama bisa bergabung dengan LPI. Awal 2011 ini ada cukup banyak tim yang mengancam untuk pindah ke LPI. Persib, Deltras, Persela adalah contoh 3 klub yang berencana hengkang ke LPI tahun 2012.

Pembagian Saham ke Klub

Konsep LPI yang sangat menarik klub adalah pembagian saham. Yang mana klub memiliki sebagian besar saham. Dengan pembagian saham ini, dipastikan klub akan memperoleh pendapatan yang tidak sedikit. Belum lagi pendapatan dari hak siar, sponsorship dan lain – lain.

PSSI nampaknya akan meniru konsep ini, tetapi dengan setengah hati. Kata ketua umumnya yang seorang koruptor, saham 99% akan diberikan kepada klub. Tetapi walaupun PSSI hanya punya 1% saham, tetapi ssaham ini adalah golden share, semua keputusan tetap milik PSSI. Pembagian saham macam apa ini? Sebuah akal-akalan PSSI agar klub senang, padahal nyatanya tidak ada sharing apapun. Klub – klub dibodohi oleh PSSI.

Pembenahan Wasit

Sebuah lagu lama, bahwa banyak klub merasa sering dikerjai wasit. Rumor wasit bisa dibeli bkanlah sesuatu yang aneh di liga PSSI. Bahkan tim yang akan menjadi juara dan terdegradasi sudah disetting dari awal kompetisi. Paling tidak ini yang diakui oleh Tim Perseta Tulungagung.

Pelatih Bontang FC, Fachri Hsaini dan manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar mengakui bahwa wasit LPI jauh lebh baik.

Apakah mampu PSSI membenahi kondisi perwasitan ini? Sangat diragukan. Karena internal PSSI sendiri cukup banyak masalah. Termasuk ketua umumnya yang sarat masalah. Tidak ada sapu yang kotor bisa membersihkan lantai kotor.

PSSI memang harus direvolusi. Kongres PSSI di Bali dan dilanjutkan di Pulau Bintan, tidak bisa memberikan harapan terhadap perbaikan sepakbola Indonesia.

Mengutip Mr. Pecut Jawa Pos hari Minggu 23 Januari 2011, Kongres PSSI di Bali bukanlah kongres, tetapi arisan badut. Badut – badut PSSI dan boneka Nurdin Halid.

Dengan bergulirnya Liga Primer Indonesia (LPI) dan saat ini sudah memasuki minggu ketiga, membuat PSSI semakin kebakaran jenggot. Banyak upaya yang menurut saya “berlebihan” dilakukan PSSI agar bisa menjegal hadirnya LPI.

Upaya terakhir PSSI menjegal LPI yang dinilai tidak masuk akal adalah upayanya penjegal younghusband bersaudara agar tidak bermain di LPI. Walaupun upaya tersebut akhirnya gagal, toh upaya PSSI tersebut menunjukkan jiwa kekanak-kanakan PSSI menghapdapi LPI.

Apalagi dengan “gerilya” pemerintah yang memotong aliran dana APBD untuk klub – klub ISL membuat PSSI kelimpungan. Akan banayk klub anggota PSSI yang dipastikan akan bubar atau malah bergabung dengan LPI jika kebijakan ini diterapkan.

PSSI semakin tersudut, tetapi sampai sejauh ini para pengurusnya yang dimotori oleh si mantan napi, Nurdin Halid masih sangat pongah, masih sangat sombong, bahwa apa yang dilakukannya adalah demi menegakkan peraturan. Mereka bicara menegakkan peraturan, tetapi di sisi lain, mereka juga melanggar peraturan, yang terlihat sangat mencolok adalah posisi Nurdin Halid yang jelas – jelas narapidana, masih saja bercokol di PSSI, padahal itu adalah pelanggaran terhadap aturan FIFA.

Jadi tidak ada relevansinya sama sekali di sini membicarakan peraturan. Semua sudah melanggar peraturan. Jika ingin menegakkan peraturan, maka si penegak peraturan tersebut harus terlebih dahulu mematuhi peraturan. Itu tidak dimiliki PSSI, sehingga tidak ada peraturan yang bisa ditegakkan PSSI selama PSSI masih melanggar peraturan.

Kongres PSSI di Bali menjadi momentum untuk membuat peraturan kembali tegak, tetapi itu dengan syarat bahwa pengurus yang ada saat ini harus diganti semua. itu adalah syarat mutlak. Jika tidak, jangan harap PSSI masih bisa dipercaya. Tetapi nampaknya perbaikan PSSI masih sulit dilakukan, karena kabarnya Nurdin Halid si koruptor masih saja mencalonkan diri, padahal hujatan dan cacian sudah terdengan seantero Indonesia.

Tidak ada yang bisa diharapkan dari PSSI. Untuk itu LPI sebagai alternatif kompetisi sepakbola di Indonesia layak didukung sebagai upaya “kudeta tidak berdarah” terhadap PSSI. Apalagi LPI didukung oleh pemerintah. semoga perkembangan LPI akan jauh lebih baik dari ISL. Karena tanpa APBD, ISL dipastikan akan gulung tikar.

Sudah menjadi kebiasaan saya bahwa setiap pagi membuka beberapa situs berita online seperti detik.com, vivanews.com, kompas.com. Untuk berita lokal, biasanya saya buka jawapos.co.id atau radarmojokerto.co.id.
Untuk yang disebutkan terakhir, masih satu kelompok dengan jawapos dan saat ini sudah tidak aktif lagi, sehinggi cuma jawa pos yang jadi bacaan untuk berita lokal.
Beberapa waktu yang lalu jawa pos meluncurkan edisi digital yang berbayar, dalam benak saya ini adalah edisi update dari edisi onlinenya yang memang beritanya kurang update. Edisi digital ini mengharuskan pembayaran tertentu agar bisa membacanya. Saya sendiri sempat mencoba edisi digital ini melalui trial yang ditawarkan. Nampaknya edisi digital ini adalah koran jawa pos persis seperti edisi cetaknya.
Hanya saja yang membuat kaget adalah ternyata saat ini edisi online-nya sudah ditutup dan diganti full dengan edisi digital. Itu artinya saya sama sekali tidak lagi bisa membaca berita lokal dari jawa pos online, jika ingin baca saya harus bayar.

Bayar? kenapa harus bayar? Saya pribadi perlu berpikir 1000 kali untuk mau membayar. Apa pasal?

Nampaknya jawa pos dan pemiliknya Dahlan Iskan, berpikir seperti Rupert Murdoch si raja media asal Inggris yang memaksa orang untuk membayar setiap ingin membaca beritanya. Saya urang tahu apakah langkah Rupert Murdoch di negaranya David Beckham tersebut sukses atau tidak. Tapi saya berpikir, jika cara tersebut dilakukan di Indonesia, dipastikan, 200% (bukan 100% lagi) akan gagal total. Sebuah usaha sia – sia.

Nampaknya Jawa Pos tidak berkaca kepada usahanya yang terlebih dahulu gagal dalam bisnis online, yaitu lowongan kerja ( loker.jawapos.co.id ). Untuk memasang iklan lowongan kerja di situs tersebut, minimal biayanya 250.000. Apa yang terjadi? Nyaris tidak ada pemasang iklan lowongan yang masuk. Saya lihat hanya ada 1 – 2 lowongan saja yang nampang. Tidak sebanding dengan nama besar Jawa Pos yang mengklaim sebagai koran nomor satu di Indonesia.

Kembali kepada koran online berbayar. Trend yang berkembang di dunia online yang dipelopori oleh Google adalah bahwa segala sesuatu di dunia online adalah mutlak harus diberikan gratis. Banyak aplikasi dan jasa yang relatif penting diberikan secara gratis oleh google, pendapatannya hanya dari kue iklan yang nampaknya semakin lama semakin besar.

Bahkan detik.com sebagai pelopor “berita online” di Indonesia sejak lama menggratiskan kontennya, dan terbukti sukses. Hal tersebut mengilhami koran – koran offline untuk ikut masuk dunia online, semuanya memberikan gratis. Pendapatan sebagian besar dari iklan.

Tetapi jawapos.co.id berusaha melawan arus. Jika yang lain memberikan gratis, Jawa Pos meminta bayaran. Siapa yang menang? Pasti yang gratis. Dan itu sudah dirasakan oleh Jawa Pos Sendiri ketika meluncurkan situs lowongan kerja, Tidak laku.

Kita harus membayar 2 kali untuk Jawa Pos Edisi digital ini, pertama koneksi internet ( yang dirasakan masih mahal ) dan biaya langganan untuk membaca koran digatal ini. Siapa mau bayar 2 kali? Tidak cukup bijak untuk membuat kebijakan ini. Nampaknya blunder ini hanya menunggu waktu untuk jatuh. Perkiraan saya, maksimal koran digital berbayar ini akan berusia 1 tahun, sesudah itu akan mati dengan sendirinya.

Jawa Pos boleh mengklaim dirinya sebagai koran nomor satu, tetapi di dunia online dia bukanlah apa – apa. Secara offline dia boleh mengklaim sebagai koran terbesar, baik jaringan maupun omset. Tetapi di dunia online, nampaknya masih harus belajar lebih banyak dari detik.com, kompas.com dan lain – lain.

Tetapi bukan tidak mungkin, “salah langkah” Jawa Pos ini akan cepat disadari. Dengan kekuatan modal dari dunia offline, tidak sulit mewujudkan Jawa Pos Online dan Edisi digital yang gratis, tetapi tetap menghasilkan dan menjadi sumber pendapatan lain selain dunia offline.

Jawa Pos hanya tidak boleh “angkuh”, mentang – mentang sudah besar di dunia offline, kemudian bisa “mentang – mentang” di dunia online. Karakteristik dunia online yang jauh berbeda dan jauh lebih kritis dari dunia offline mestinya disadari oleh jawa pos.

Tidak boleh angkuh di dunia online, karena setiap keangkuhan akan langsung ditendang dari dunia online. Berlaku juga untuk Jawa Pos.

Membaca posting di rukyatulhilal.org. Menarik sekali. Berikut sedikit saya copy paste :
Dengan berkembangnya peradaban manusia, berbagai kemudahan-kemudahan diciptakan untuk membuat manusia lebih praktis dalam segala hal termasuk dalam beribadah khususnya shalat fardu. Saat ini kita mengetahui banyak sekali diterbitkan jadwal waktu shalat dari berbagai instansi maupun organisasi antara lain; Departemen Agama, PP Muhammadiyah, PP Persis, PP Nahdatul Ulama (NU) dsb. Namun kesemuanya tidak dapat dilepaskan dari kaidah yang sebenarnya digunakan untuk menentukan waktu shalat yaitu “Pergerakan Matahari ” dilihat dari bumi.

“Sesungguhnya solat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman menurut waktu-waktu yang tertentu” ( Q.S. An-Nisa’ :103 )

“Dirikanlah solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam dan dirikanlah solat subuh sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya)”.
( Q.S. Al-Isra’ : 78 )

Sebelum manusia menemukan hisab/perhitungan falak/astronomi, pada zaman Rasulullah waktu shalat ditentukan berdasarkan observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung matahari. Lalu berkembang dengan dibuatnya Jam Surya atau Jam Matahari serta Jam Istiwa atau sering disebut Tongkat Istiwa dengan kaidah bayangan matahari.

Lebih lengkapnya di sini

Dari uraian yang panjang di atas, nampaknya penentuan waktu – waktu sholat pada jaman nabi dan sahabat karena belum ada teknologi yang memadai selalu menggunakan ru’yah terhadap matahari sebagai acuan.

Tetapi nampaknya saat ini ru’yatus Syam (melihat matahari) sudah ditinggalkan dalam penentuan waktu – waktu sholat, karena teknologi sudah mampu menghitung waktu – waktu sholat tersebut secara akurat. Sehingga seperti diuraikan di atas, banyak lembaga yang mengeluarkan jadwal dalam satu tahun penuh. Bahkan penulis sering melihat di masjid – masid atau surau – surau yang memajang “Jadwal Waktu Sholat Sepanjang Masa” tanpa melihat tahun bersangkutan. Itulah kelebihan teknologi yang mampu memudahkan manusia dalam kehidupan sehari – harinya.

Analog dengan di atas, nampaknya cara penentuan tanggal 1 Ramadhan atau 1 Syawal masih jauh dari yang diuraikan di atas. Semua orang Islam, khususnya di Indonesia mantap menggunakan dasar perhitungan astronomis sebagai acuan dalam menentukan waktu – waktu sholat 5 kali sehari. Bahkan ada jadwal sholat sepanjang masa. Sebuah kemajuan hebat yang terjadi dalam hal teknologi untuk membantu kegiatan ibadah.

Tetapi ketika menjelang Ramadhan atau akhir Ramadhan, kita selalu deg – degan, bersamaan tidak ya waktu puasa dan idul fitri kita? jangan – jangan tidak sama. Tidak enak lah kalau tidak sama.

Setiap tahun terjadi demikian. Hal ini terjadi karena terjadinya perbedaan dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan. Banyak yang masih bersikukuh, bahwa harus menggunakan mata telanjang untuk “melihat” bulan awal dan akhir Ramadhan, sementara penggunaan mata telanjang banyak sekali kelemahannya. Mereka berpatokan pada hadits yang mengharuskan “melihat” hanya dengan mata telanjang, tidak boleh dengan yang lain.

Tetapi dalil keharusan melihat dengan mata telanjang ini terbantahkan dengan sendirinya ketika kita menentukan waktu sholat, lihat Surat Al Isra’ : 78 di atas. “Dirikanlah Sholat ketika gelincir matahari” adalah kewajiban bagi kita untuk melihat matahari apakah sudah tergelincir apa belum ketika akan menjalankan ibadah sholat. tetapi apa yang terjadi? Saat ini, nyaris tidak ada orang Islam yang melihat matahari tergelincir ketika akan menjalankan sholat. Semua berpatokan pada jadwal waktu sholat yang sudah ditentukan jauh hari sebelumnya. Semua orang Islam percaya bahwa cara hisab atau cara perhitungan astronomis adalah cara terbaik untuk “melihat” matahari, bukan dengan cara melihat langsung ke matahari.

Lalu mengapa mereka yang bertahan dengan metode “ru’yah” tetap kukuh bahwa untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan harus dengan ru’yah bil fi’li? Sementara untuk menentukan waktu sholat menggunakan hisab hakiki? Sebuah paradoks yang aneh …

Mudah – mudahan tulisan kecil ini bisa menjadi sedikit “pembuka mata” bahwa kita tidak berdebat tentang akurasi hilal sehingga diragukan oleh kalangan yang memegang teguh metode ru’yah. Dalam jangka panjang, mudah – mudahan umat Islam bisa membuat kalender baku, satu kalender yang menguatkan umat Islam dalam persatuan tanpa harus bicara apakah harus ru’yah atau hisab yang benar. Semuanya benar, hanya saja metode ru’yah adalah metode jaman nabi dimana saat itu belum ada teknologi yang cukup membantu, sementara hisab adalah metode mutakhir dalam penentuan waktu dan setiap kejadian yang menyangkut hari, siang, malam, bulan dan tahun yang berhubungan dengan ibadah umat Islam.

Bupati Mojokerto yang baru, Mustofa Kamal Pasha (MKP) berencana untuk menghapus aturan parkir berlangganan. Usulan ini sebelumnya dilontarkan oleh kalangan DPRD kabupaten Mojokerto tetapi belum ada realisasi.
Baru setelah Bupati MKP resmi dilantik, mulai ada titik terang realisasi rencana ini. Alasan mendasar yang dijadikan rujukan adalah bahwa adanya banyak keluhan dari masyarakat tentang pembayaran ganda retribusi parkir. Masyarakat sudah membayar di kantor samsat bersama pengurusan pajak kendaraan bermotor, tetapi tetap saja masih membayar ketika berada di lokasi parkir.
Saya pribadi sebagai warga Mojokerto sangat merasakan hal ini. Ketika di lokasi Parkir, maksud saya tidak membayar lagi ke juru parkir, tetapi si juru parkir selalu mendekat ketika saya akan keluar dari lokasi parkir. Karena si juru parkir mendekat, tetu maksudnya adalah untuk meminta uang parkir secara halus. Mau tidak mau, saya harus memberi.
Sebenarnya tidak salah jika saya tidak memberi, tetapi sebagai orang jawa tentu tidak mau ribut hanya karena uang recehan atau masalah sepele, sehingga memberi uang jauh lebih bak dan aman walaupun dengan menggerutu di dalam hati.
Oleh karena itu, rencana bupati MKP untuk menghapus retribusi parkir sangat saya dukung. Karena justru masyarakat yang dirugikan dengan pembayaran ganda. Ada beberapa kalangan yang menolak, bahkan pemda kota juga menolak. Karena hilangnya potensi pendapatan daerah. Paradigma kalangan yang menolak seperti ini adalah paradigma yang harus dihapus jauh – jauh dari pikiran para pejabat kita. Pejabat yang menolak lebih mementingkan PAD dari pada kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah pejabat yang bermental rusak, sama sekali tidak pro rakyat.
Sekali lagi saya sangat setuju dengan keputusan bupati MKP, ini adalah contoh bupati yang peka terhadap keluhan masyarakat.
Kembalikan lagi pola penanganan parkir ke model konvensional, toh dengan pola konvensional potensi PAD tidak hilang. Hanya saja, sudah menjadi rahasia umum, bahwa parkir konvensional banyak kebocoran di sana sini, mungkin yang masuk PAD hanya sekitar 20-30% saja, lainnya masuk ke kantong juru parkir, koordinator parkir, para pejabat yang mengurusi parkir dan lain – lain.
Masalah ini yang harus dipecahkan. Ini adalah masalah mental dan moral pejabat kita. Jika moral pejabat kita masih rusak, aturan parkir macam apapun tetap saja akan selalu bermasalah. Bukan masalah aturannya yang harus direvisi, tetapi pelaksananya yang bermental korup.
Bukan hanya masalah retribusi parkir yang perlu perhatian, retribusi pelayanan pasarpun juga tidak beda jauh. terlalu banyak kebocoran di sana sini. Tentang retribusi pasar ini, ada baiknya dibahas dalam posting berikutnya.

Sejak lama kita diributkan dengan penentuan awal bulan untuk pelaksanaan ibadah rutin umat Islam. Mulai penentuan awal Ramadhan, awal syawal dan penentuan awal bulan Dzulhijjah. Ribut – ribut ini selalu pada dikotomi cara penentuannya, apakah dengan dengan cara ru’yah (melihat bulan dengan mata langsung) atau dengan hisab (perhitungan astronomis).

Tetapi untuk bulan – bulan lainnya, penulis sama sekali tidak pernah melihat ada ribut – ribut seperti di atas. Apakah untuk bulan – bulan yang lain tersebut para penganut aliran ru’yah dan hilal selalu sepakat tentang awal bulan, sehingga tidak pernah ribut? Atau apakah awal bulan – bulan yang lain “tidak penting” sehingga tidak perlu dipersoalkan apakah menggunakan ru’yah atau hisab?

Menurut hemat penulis, tentu tidak ada beda tentang cara penentuan awal bulan Muharram atau awal bulan Ramadhan, tetapi nampaknya pemerintah dan lembaga – lembaga keagamaan tidak pernah membuat sebuah rapat berupa sidang itsbat untuk penentuan awal bulan Muharram. Lantas, apa yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk dijadikan pijakan dalam penentuan hari libur nasional dalam rangka memperingati Tahun baru hijriah setiap tahunnya? Lembaga – lembaga keagamaan juga tidak pernah memprotes atau mengumumkan tanggal 1 Muharram yang berbeda dengan pemerintah, semua selalu seiring dan sepakat. Tidak ada perbedaan. Atau tidak peduli? karena dianggap tidak penting? atau karena bukan isu yang menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak mau repot – repot?

Kembali pada pertanyaan, dasar apakah yang digunakan pemerintah dalam menetapkan hari libur nasional memperingati 1 Muharram? Dugaan penulis adalah Kalender ! Pemerintah menetapkan tanggal 1 Muharram berdasarkan kalender hijriah yang diterbitkan oleh beberapa lembaga. Seperti kita ketahui bersama, kalender adalah produk dari perhitungan astronomis. Itu artinya metode yang digunakan adalah metode hisab. Lalu bagaimana dengan metode ru’yah? Apakah tidak digunakan dalam penentuan 1 Muharram?

Jika demikian, perlukah ru’yah untuk penentuan awal bulan Muharram? Pemerintah saja tidak pernah memakainya. Lembaga – lembaga keagamaan pun kompak tidak menggunakan ru’yah sebagai dasar penentuan awal bulan Muharram. Lantas mengapa selalu ribut pada saat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah jika bulan – bulan yang lain tidak pernah ribut? Bulan – bulan lain, seperti Muharram, rajab dan sebagainya cukup menggunakan hisab, mengapa untuk Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah “wajib” menggunakan ru’yah untuk menentukan awal bulan?

Menjelang Tahun Baru Hijriah 1432, ada baiknya kita mengingat dan menyimak kembali sejarah tahun hijriah yang diambil dari wikipedia. Mudah – mudahan bermanfaat.

Kalender Hijriyah atau Kalender Islam, adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah, atau hari-hari penting lainnya. Di kebanyakan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Hijriyah menggunakan sistem kalender lunar (komariyah).

Kalender ini dinamakan Kalender Hijriyah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi peristiwa Hijrah-nya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 M.
Penentuan dimulainya sebuah hari/tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun pada sistem Kalender Hijriah, sebuah hari/tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut.

Kalender Hijriyah dibangun berdasarkan rata-rata silkus sinodik bulan kalender lunar (qomariyah), memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah (12 x 29,53059 hari = 354,36708 hari).Hal inilah yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun Kalender Masehi.

Faktanya, siklus sinodik bulan bervariasi. Jumlah hari dalam satu bulan dalam Kalender Hijriah bergantung pada posisi bulan, bumi dan matahari. Usia bulan yang mencapai 30 hari bersesuaian dengan terjadinya bulan baru (new moon) di titik apooge, yaitu jarak terjauh antara bulan dan bumi, dan pada saat yang bersamaan, bumi berada pada jarak terdekatnya dengan matahari (perihelion). Sementara itu, satu bulan yang berlangsung 29 hari bertepatan dengan saat terjadinya bulan baru di perige (jarak terdekat bulan dengan bumi) dengan bumi berada di titik terjauhnya dari matahari (aphelion). dari sini terlihat bahwa usia bulan tidak tetap melainkan berubah-ubah (29 – 30 hari) sesuai dengan kedudukan ketiga benda langit tersebut (Bulan, Bumi dan Matahari)

Penentuan awal bulan (new moon) ditandai dengan munculnya penampakan (visibilitas) Bulan Sabit pertama kali (hilal) setelah bulan baru (konjungsi atau ijtimak). Pada fase ini, Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada penampakan hilal.

Kalender Hijriyah terdiri dari 12 bulan :

1. Muharram
2. Safar
3. Rabiul awal
4. Rabiul akhir
5. Jumadil awal
6. Jumadil akhir
7. Rajab
8. Sya’ban
9. Ramadhan
10. Syawal
11. Dzulkaidah
12. Dzulhijjah

Kalender Hijriyah terdiri dari 7 hari. Sebuah hari diawali dengan terbenamnya matahari, berbeda dengan Kalender Masehi yang mengawali hari pada saat tengah malam. Berikut adalah nama-nama hari:
al-Ahad (Minggu)
al-Itsnayn (Senin)
ats-Tsalaatsa’ (Selasa)
al-Arba’aa / ar-Raabi’ (Rabu)
al-Khamiis (Kamis)
al-Jum’aat (Jum’at)
as-Sabt (Sabtu)

Sejarah

Penentuan kapan dimulainya tahun 1 Hijriah dilakukan 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Namun demikian, sistem yang mendasari Kalender Hijriah telah ada sejak zaman pra-Islam, dan sistem ini direvisi pada tahun ke-9 periode Madinah.

Sistem kalender pra-Islam di Arab

Sebelum datangnya Islam, di tanah Arab dikenal sistem kalender berbasis campuran antara Bulan (komariyah) maupun Matahari (syamsiyah). Peredaran bulan digunakan, dan untuk mensinkronkan dengan musim dilakukan penambahan jumlah hari (interkalasi).

Pada waktu itu, belum dikenal penomoran tahun. Sebuah tahun dikenal dengan nama peristiwa yang cukup penting di tahun tersebut. Misalnya, tahun dimana Muhammad lahir, dikenal dengan sebutan “Tahun Gajah”, karena pada waktu itu, terjadi penyerbuan Ka’bah di Mekkah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, Gubernur Yaman (salah satu provinsi Kerajaan Aksum, kini termasuk wilayah Ethiopia).

Revisi penanggalan

Pada era kenabian Muhammad, sistem penanggalan pra-Islam digunakan. Pada tahun ke-9 setelah Hijrah, turun ayat 36-37 Surat At-Taubah, yang melarang menambahkan hari (interkalasi) pada sistem penanggalan.

Penentuan Tahun 1 Kalender Islam

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, diusulkan kapan dimulainya Tahun 1 Kalender Islam. Ada yang mengusulkan adalah tahun kelahiran Muhammad sebagai awal patokan penanggalan Islam. Ada yang mengusulkan pula awal patokan penanggalan Islam adalah tahun wafatnya Nabi Muhammad.

Akhirnya, pada tahun 638 M (17 H), khalifah Umar bin Khatab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun dimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Penentuan awal patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan (interkalasi) dalam periode 9 tahun. Tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Nabi Muhammad. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad terjadi bulan September 622. Dokumen tertua yang menggunakan sistem Kalender Hijriah adalah papirus di Mesir pada tahun 22 H, PERF 558.

source : wikipedia

Pusat Perhatian

Kaos dan kerajinan Flanel, Lucu, menarik dan cocok untuk buah hati anda, atau bagi anda yang membutuhkan suvenir untuk acara-acara anda. Klik di sini : flanelcrafts


jual hidrogel media tanam pulsa termurah di Indonesia

Bidvertisers

uang mengalir     uang mengalir

Blog Stats

  • 28,422 hits

Top Clicks

  • Tak ada