dari radar mojokerto: Pasca penghadangan satpol PP, anggota dewan ramai-ramai memikirkan penataan PKL di Kota Mojokerto. Terutama yang mangkal di alun-alun, mereka berusaha menyodorkan pemikiran masing-masing yang dinilai bagus. Baik terhadap kelangsung nasib para pedagang maupun kebersihan dan keindahan alun-alun.

Selain Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto HM Sochib yang sejak awal berapi-api membela PKL, juga muncul anggota dewan lain. Diantaranya, Wakil Ketua DPRD Riha Mustofa dan dari Komisi I Chilid Virdaus.

Kalau Sochib sempat mengklem pemerintah telah melegalkan keberadaan PKL di jalan yang termasuk kawasan tertib lalu lintas, Riha mempunyai usulan lain. Karena tak sabar menunggu langkah pemkot, pihaknya berpikiran bisa diserahkan dewan.

Dia yang menilai, Pemkot Mojokerto belum pernah melakukan langkah riil untuk melakukan pembangun lebih sepakat dilakukan perubahan aturan. Terlebih yang kerap digemborkan menegakkan perda. ” Kalau perlu perda yang ada itu diubah. Dan, kami siap melakukannya,” katanya.

Pemikiran berbeda berusaha disodorkan Cholid Virdaus. Meskipun keberadaannya di Komisi I, dia ternyata juga tertarik permasalahan PKL. Khusus terhadap PKL di Alun-Alun Kota Mojokerto, diam-diam dia telah membuat konsep sendiri. ”Sekilas yang ada sekarang penataan. Namun, kalau diamati lagi, hanya dipindah dari luar ke dalam. Sehingga, belum ada konsep yang jelas soal penataan,” katanya.

Menurutnya, dari sekian banyak PKL yang sudah ada tersebut bisa ditata rapi. Selain tetap mempertimbangkan kepentingan PKL mencari uang, juga kebersihan dan keindahan alun-alun. Termasuk pula, memaksimalkan fungsi alun-alun sebagai tempat bersantai warga kota. ”Seluruh PKL yang ada di dalam bisa ditata rapi di luar, yaitu di jalan sekitar alun-alun,” ujarnya.

Opini saya:

Ya, PKL kembali jadi masalah kan? Dari dulu selalu ada masalah seperti ini, karena pemerintah yang teledor, sekarang di alun-alun sudah ada ratusan pedagang yang mencari kehidupan di sana. Apa tega kita mengusir mereka?

Kalau dari dulu sudah di larang, tentu persoalannya tidak akan seserius ini. Intinya ini adalah mutlak kesalahan pemerintah.